Pola Kebijakan KPID Wilayah Riau dalam Mengawasi Digitalisasi Penyiaran

Penelitian ini mendeskripsikan tentang pola kebijakan KPID Wilayah Riau dalam mengawasi digitalisasi penyiaran. Di saat regulasi kita belum siap dengan segala bentuk kebebasan perstersebut, juga dipaksa untuk menghadapi era dan konvergensi yang memerlukan lebih tepat lugas. Meskipun di banyak sisi, masih memiliki kekurangan kurang konsisten Undang-Undang pendahulunya. Tinjauan pustaka ketersediaan data pada didapatkan melalui studi observasi bukti-bukti tempirik jurnal buku. Metodologi penelitian menggunakan metode deskriktif kualitatif. dilakukan Kantor wilayah Jl. Gajah Mada. Dengan subjek adalah Komisioner Riau. Hasil menunjukan menunjukkan bahwa isi siaran baik sesuaidengan UU No.32 Tahun 2002 Pedoman Perilaku Penyiaran Standar Program Siaran 2012, namun ada pelanggaran tetapi tergolong kepada ringan, pengawasan langsung yaitu memantau dari alat pemantau oleh tim pemantau, polapengawasan tidak menerima aduan masyarakat melakukan mengikuti langkah-langkah sesuai Operasional Prosedur (SOP). Sedangkan durasi mengharuskan mendaftarkans etiap acara akan mendapatkan izin siar. Untuk sarana pengawasann digunakan antara lain ruangan pengawasan, disertai alatperekam monitor situs website www.kpidriau.go.id media sosial email, twitter, facebook, instagram, SMS whatshap Kelima memberikan award setiap tahunnya sebagai apresiasi.